Selama Pandemi CoronaVirus, Militer Indonesia Terus Membantai Orang Papua

Sebagai Ketua Persatuan Gerakan Kemerdekaan West Papua (ULMWP), hati saya terasa hancur setiap mengetahui banyak pembunuhan dan pelanggaran HAM lainnya yang terjadi terhadap rakyat West Papua. Ketika dunia menghadapi pandemi coronavirus, di West Papua kita juga menghadapi pembantaian yang sedang berlangsung, dilakukan oleh militer Indonesia.

Militer Indonesia di Papua

Selama 7 hari terakhir ini, setidaknya ada 4 orang Papua telah dibunuh, dan 4 lainnya ditangkap oleh pasukan keamanan Indonesia.

• Pada tanggal 7 April, 4 orang Papua, termasuk seorang wanita tua ditangkap oleh polisi Indonesia di Timika karena dicurigai memasok makanan kepada pemberontak West Papua. Tidak ada bukti, saksi atau alasan yang memadai untuk tindakan tersebut terhadap warga sipil West Papua dan mereka yang bertanggung jawab atas penangkapan mereka yang salah harus dipertanggungjawabkan.
• Pada 9 April, seorang pelajar West Papua berusia 16 tahun, Merek Maiseni, ditembak mati oleh militer Indonesia di Timika dan pada hari berikutnya, seorang anak West Papua berusia 16 tahun, Melki Joani, juga ditembak mati oleh militer Indonesia di Nabire.
• Kemudian, kemarin 13 April, pemuda Papua atas nama Eden Bebari (19 tahun) dan Ronny Wandik (23 tahun) ditembak mati ketika menombak di sungai lokal dekat Kwamki Lama. Foto Eden Bebari menunjukkan dia telanjang dengan bekas siksaan di sekujur tubuhnya.

Setelah pembunuhan Eden dan Ronny, sebuah demonstrasi diadakan hari ini untuk menuntut keadilan dan saya bergabung dengan keluarga para korban untuk menuntut agar para pelaku kekejaman ini harus segera dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan mereka. Bagaimana pemerintah Indonesia dapat membenarkan kehadiran mereka di West Papua sambil membunuh warga sipil West Papua, termasuk anak-anak? Ini adalah serangan tanpa alasan terhadap orang Papua yang tidak bersalah.

Sementara seluruh dunia berfokus pada pandemi coronavirus, pemerintah Indonesia malah berfokus untuk terus membantai orang-orang West Papua.

Tindakan yang dilakukan oleh militer Indonesia ditujukan untuk membenarkan kehadiran militer besar-besaran yang sedang berlangsung dan operasi militer lebih lanjut di West Papua. Baru-baru ini saya mengeluarkan pernyataan yang menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk menghentikan operasi mereka terhadap orang Papua, tetapi mereka secara terang-terangan melanggar hukum internasional dengan terus menangkap, menyiksa dan membunuh warga sipil tak berdosa di negara yang diduduki.

• Pemerintah Indonesia harus segera menghentikan permusuhan brutal terhadap orang Papua dan mengabulkan permintaan lama ULMWP, yang sekarang sudah didukung oleh 18 negara di Pasifik dan 79 negara dari Negara-negara Kelompok Afrika, Karibia dan Pasifik (ACP), untuk memungkinkan Komisaris Tinggi HAM PBB ke West Papua.
• Sejalan dengan seruan global oleh PBB untuk pembebasan semua tahanan politik karena Covid-19, pemerintah Indonesia harus segera membebaskan semua tahanan politik West Papua; termasuk yang di Kalimantan dan enam orang di Jakarta. Potensi coronavirus, tahanan politik sangat berisiko dan sangat mungkin meninggal jika terinfeksi di penjara.
• Freeport McMoran, yang mengoperasikan tambang Grabserg dekat Timika juga harus bertanggung jawab atas konflik ini. Melalui operasi di tengah genosida, mencuri kekayaan dari negara yang dicuri dan menghancurkan lingkungan kita, Freeport mendanai pendudukan militer Indonesia. Kami orang Papua, bukan pemerintah Indonesia yang merupakan pemilik tanah yang sah dan kami meminta Freeport untuk segera menghentikan operasi dan meninjau kembali keberadaan mereka di tanah suci kami. Mereka memiliki tanggung jawab moral untuk melakukannya.
• Pada akhirnya, satu-satunya solusi untuk West Papua adalah penghormatan dan pemenuhan hak dasar kami untuk menentukan nasib sendiri melalui referendum kemerdekaan.

Benny Wenda
Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP)