Koran berita Cenderawasih Pos, edisi 4 Mei 2019. Tampak gambar Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda di dampingi Sekretaris ULMWP, Rex Rumaike saat menyerahkan Petisi Rakyat Papua kepada Ketua Decolonisasi PBB, tahun 2017 di New York. Foto: (ULMWP for Cepos). |
No. 1 PAPUA Merdeka News | Portal
JAYAPURA | Menyikapi wacana Otonomi Khusus Jilid II yang diwacakan pemerintah Indonesia, tokoh Papua Merdeka juga Deklarator ULMWP Buchtar Tabuni menegaskan, 1.8 (satu juta delapan ratus ribu) rakyat West Papua telah memilih untuk referendum kemerdekaan West Papua. Mereka [rakyat] tidak memilih Otonomi Khusus (Otsus).
“1,8 juta penduduk asli Papua memilih untuk Referendum dan bukan meminta Otsus Papua jilid II. Petisi ini sudah diterima oleh Ketua Dekolonisasi PBB [dan] Ketua Dewan HAM PBB” tegas Ketua II Dewan Legislatif ULMWP Buhctar Tabuni, Selasa (30/30/2020).
Kata Buchtar, petisi 1,8 juta suara rakyat West Papua juga telah diketahui oleh pemimpin negara-negara Melanesia Spearhead Group (MSG), Pacific Islands Forum (PIF) dan African, Caribbean and Pacific (ACP).
“Sudah di ketahui oleh pemimpin negara anggota MSG, PIF dan ACP yang selama ini memberi dukungan kepada ULMWP untuk penyelesaian konflik antara Indonesia dan West Papua tentang pelanggaran hak politik orang West Papua pada PEPERA 1969 yang di rekayasa oleh militer kolonial Indonesia” kata Buchtar.
Tabuni juga mendesak kepada pemerintah Indonesia, segera bertanya kepada 1,8 juta penduduk asli Papua sebagai subyek yang mengalami penyiksaan atas kejahatan militer kolonial Indonesia selama ini
Baca juga:
- Penjelasan Bazoka Logo tentang Petisi Rakyat West Papua
- Bazoka Logo: Saat ini Perjuangan Papua Merdeka “Telah Jelas”, Kecuali Indonesia
Pendiri Komite Nasional Papua Barat (KNPB) ini kemudian menyampaikan catatan kepada Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat (MRP dan MRPB) bahwa, sebelum Jakarta paksakan Otsus jilid II, segerah fasilitasi 1.8 juta rakyat West Papua untuk memilih apakah mereka memilih Otsus atau bukan.
Saya sebagai Tahanan politik Papua dan juga sebagai Deklarator ULMWP mendesak kepada Pemerintah RI agar segera bertanya kepada 1,8 juta penduduk asli Papua sebagai subyek mengalami penyiksaan atas kejahatan militer kolonial Indonesia selama ini.
Ketua II Dewan Legislatif ULMWP tersebut tegas menolak, Jakarta lakukan konsultasi sepihak kepada elit-elit di Papua dan kelompok oportunis barisan Merah Putih untuk mencari legitimasi berlakukannya Otsus jilid II di Papua. (***)
Baca juga:
- Sofyan Yoman: Petisi Referendum 1,8 juta Murni Suara Rakyat West Papua
- PBB Mengkonfirmasi Telah Menerima Petisi Referendum West Papua
Copyright ©Buchtar Tabuni “sumber”
Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com
Sangat papua ttp Referendum OTSUS GAGAL
Hal yang dilakukan Indonesia sekarang, dimn membangun komunikasi secara sepihak lewat kelompok elite papua san BMP di Papua adalah hal pembodohan yang serupa tahun 1969 silam. Dulu masih primitif, sekarang kita bukan orang bodoh, orang primitif. Tidak ada pembodohan dan perlakukan diskriminasi di Papua lg. Thanks
Referendum