 |
| Gambar: screenshot pernyataan Pemerintah Sementara ULMWP [United Liberation Movement for West Papua] edisi 26 Januari 2021. |
No. 1 PAPUA Merdeka News | Portal
Pernyataan | Edisi, 26 Januari 2021
Tokoh Indonesia terkemuka telah melontarkan hinaan rasial terhadap Natalius Pigai, mantan Ketua Komnas HAM, dan pada orang West Papua. Sejak invasi ilegal Indonesia pada tahun 1963, para elit Indonesia telah menjelaskan rencana rasis mereka untuk menghancurkan orang West Papua Melanesia sebagai orang yang berbeda.
Bulan lalu, pensiunan Jenderal Hendropriyono, mantan Kepala Badan Intelijen Indonesia (BIN) dan jenderal pasukan khusus (Kopassus), menyatakan bahwa dua juta orang West Papua harus dipisahkan dari saudara-saudari Melanesia di Pasifik dan dipindahkan ke pulau Manado di Indonesia. Ini adalah pembersihan etnis rasial, fantasi genosida di tingkat tertinggi negara Indonesia.
Minggu lalu, salah satu pendukung Presiden Jokowi yang paling menonjol menyebut seorang pembela hak asasi manusia West Papua sebagai monyet , penghinaan rasial yang sama yang memicu Pemberontakan West Papua 2019 . Ambronicus Nababan, ketua Relawan Pro Jokowi-Amin (Projamin), membuat komentar rasial tentang Natalius Pigai, mantan ketua kelompok hak asasi manusia terkemuka di Indonesia.
Ucapan ini berdiri dalam tradisi yang panjang. Ketika Indonesia menginvasi tanah kami, Jenderal Ali Moertopo mengatakan orang Papua harus dipindahkan ke bulan. Pada 2016, Jenderal Luhut Panjaitan mengatakan orang Papua harus dipindahkan ke Pasifik. Penguasa Indonesia selalu melihat kami sebagai sub-manusia, sebagai penghalang untuk ‘pembangunan’ yang perlu dibersihkan dan dibunuh etnis.
Umat saya bangkit melawan rasisme dan penjajahan ini pada tahun 2019. Ribuan siswa kembali dari seluruh Indonesia dalam eksodus dari rasisme, puluhan dibunuh oleh Indonesia, dan ratusan ditangkap. Negara Indonesia menghukum mereka yang berbicara dengan lebih dari 100 tahun penjara kolektif. Para pembunuh dan rasis di ketentaraan, polisi dan milisi yang didukung negara dibiarkan bebas.
Ini bukan hanya pernyataan dari pejabat Indonesia. Mereka terkait dengan operasi militer yang telah membuat lebih dari 60.000 orang mengungsi sejak Desember 2018. Sikap rasis membenarkan perlakukan kami sebagai warga negara kelas dua, menyiksa dan memenjarakan kami karena menggunakan hak kami atas kebebasan berekspresi di bawah hukum internasional. Proyek kolonial pemukim Indonesia di West Papua dibangun di atas rasisme.
Oleh karena itu, Pemerintah Sementara ULMWP dibentuk pada 1 Desember tahun lalu . Sejak saat itu, kami tidak lagi menerima hukum, kebijakan atau proposal Indonesia. Kami tidak akan tunduk pada aturan Indonesia lagi. Dan Pemerintah Sementara mengeluarkan empat poin pernyataan berikut:
- Kami menolak semua produk hukum Indonesia yang diberlakukan di West Papua;
- Kami mendukung 83 negara yang menuntut Indonesia mengizinkan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia masuk ke West Papua;
- Solusi atas penderitaan orang West Papua adalah referendum kemerdekaan;
- Semua orang West Papua harus bersatu dan berbaris di belakang Pemerintahan Sementara.
Inilah saatnya untuk mengakhiri untuk: tidak ada lagi penyiksaan, tidak ada lagi pemindahan (pemusnahan), tidak ada lagi pembunuhan, tidak ada lagi diskriminasi.
Baca juga:
Kepada seluruh rakyat saya, baik itu mereka yang bekerja di pemerintahan Indonesia, di pegawai negeri, kaum profesional, pengacara, mereka yang di dalam, di dataran tinggi, pesisir pantai, di kepulauan dan perkotaan – kami sudah saatnya kami nyatakan kami bukan lagi warga negara Indonesia. Kami membentuk negara bangsa Melanesia kami sendiri. Datang dan berbaris di belakang Pemerintahan Sementara, dan kami merebut kembali negara kami dengan damai dan menolak pendudukan ilegal Indonesia atas wilayah kami.
Benny Wenda
Interim Presiden
Pemerintah Sementara ULMWP
Posted by: Admin
Copyright ©ULMWP Offcial site“sumber”
Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com