WPA news | Buku Sejarah Perjuangan Revolusi Jenderal Mathias Wenda diluncurkan!

Rimba New Guinea | Sejarah perjuangan revolusi Chief. Gen. Mathias Wenda dari tahun 1960-an hingga sekarang [2021] telah di-dokumentasikan dalam buku. Buku tersebut diluncurkan pada tanggal 28 Juli 2021 di Markas Panglima Komando West Papua Army, rimba New Guinea.

Pada tahun 1966 Chief. General Mathias Wenda terlibat langsung dalam gerakan pemberontak kemerdekaan West Papua (Organisasi Papua Merdeka), yang kemudian menjelang Pepera 1969, dirinya ditangkap dan dibawa ke Jakarta ketika dipanggil oleh Presiden Soeharto bersama perwakilan dari 9 Kabupaten di Irian Jaya (sekarang disebut Papua dan Papua Barat). Mereka dipanggil ke Jakarta untuk diambil hati dan pikiran mereka sambil diberikan iming-iming.

Ketika mereka ditangkap dan dibawa ke Jakarta, Gen. Mathias dalam keterangannya saat peluncuran buku mengatakan, “waktu itu pemerintah Indonesia dengan Jenderal Soeharto dan Hak Asasi Manusia PBB pernah memberikan perjanjian bahwa, jika Pepera 1969 tidak berhasil, maka Indonesia akan membangun Papua dengan repelita atau (Rencana Pembangunan Lima Tahun) untuk jangka waktu cepat dan untuk jangka waktu lama setelah 25 tahun, kemudian West Papua akan diberikan kemerdekaan, tetapi itu tidak jadi sampai sekarang” — Hal itu sesuai dengan resolusi PBB nomor 2504, dimana resolusi itu dikeluarkan, Indonesia diberikan mandat oleh PBB (sebagai mandataris pembangunan) untuk membangun Papua dengan jangka waktu yang ditentukan.

Mathias selain terlibat dalam gerakan kemerdekaan, Ia juga merupakan salah satu kepala suku dari Wamena (Lapago) yang dipercayakan oleh rakyat sebagai delegasi (representasi) dari Wamena untuk ikut dalam pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) tahun 1969. Kemudian pada pelaksanaan Pepera 1969, dengan tegas Mathias Wenda menyatakan menolak Indonesia dan meminta Merdeka. Sebagian delegasi Dewan Musyawarah Pepera (DMP) di-intimidasi dan diterror oleh ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) dengan todongan moncong senjata, kemudian memaksa mereka memilih Indonesia.

Kemudian ketika Indonesia melaporkan hasil Pepera pada Sidang Majelis Umum PBB bulan September 1969, sebagian negara anggota PBB (negara-negara Afrika-Karibia [sekarang anggota ACP] ) menyatakan menolak karena Pepera yang dilakukan Indonesia dianggap bermasalah. Hasilnya PBB hanya “mencatat” laporan yang diajukan Indonesia tersebut “tanpa memutuskan Papua menjadi bagian sah dari integral Indonesia berdasarkan Pepera”.

Setelah PBB mencatat laporan Indonesia tersebut, dikeluarkanlah resolusi 2504 sebagai mandataris pembangunan kepada Indonesia untuk membangun Papua dengan jangka waktu yang ditentukan sesuai New York Agreement dan Roma Agreement 1962, seperti yang dimaksud Chief. General Mathias Wenda.

Pascah pelaksanaan Pepera 1969, tahun 70-an, Mathias Wenda, Seth Rumkorem, Jacob Prai, Rex Rumakiek dan kawan-kawannya kembali keluar hutan dan melanjutkan gerakan perlawanannya untuk kemerdekaan West Papua dan tepat pada tanggal 1 Juli 1971, diproklamasikan Pemerintahan Revolusi Negara Republik West Papua atau (Provisional Government for the Republic of West Papua) di Waris Raya, rimba New Guinea.

Selang beberapa tahun pascah proklamasi 1 Juli, General Mathias Wenda berlanjut memimpin perlawanan perang gerilya di pegunungan Wamena hingga terjadi pengungsian besar-besaran yang dikenal dengan “Operasi Koteka atau Gejolak 77”. Perlawanan gerilya terus berlanjut hingga masuk era 1980-an.

Tahun 1998 terjadi reformasi Indonesia, Presiden Soeharto digulingkan dan digantikan oleh Abdurrahman Wahid (Gusdur) 1999. Untuk menemukan jalan keluar (solusi) atas masalah Papua, Gusdur memfasilitasi dengan kucuran dana untuk digelarnya Kongres Rakyat Papua tahun 2000, namun hasil Kongres untuk kemerdekaan West Papua yang diharapkan bangsa Papua melalui Presidium Dewan Papua (PDP) saat itu tidak terjadi, malahan diberikan Otonomi Khusus dimana lahirnya UU Otsus Papua Nomor 21 tahun 2001.

Setelah tahun 2000 diwarnai oleh sejumlah gerakan kemerdekaan, salah satunya adalah Koteka Tribal Assembly atau Dewan Musyawarah Masyarakat Adat Koteka (DeMMAK) di mana Benny Wenda ialah Sekretaris-Jenderal-nya. Warna perjuangan ini menarik, karena warna revolusi koteka sangat kental sejak pembentukan DeMMAK yang dipimpin oleh Benny Wenda dan koleganya, dengan memimpin masyarakat Koteka seluruh pegunungan yang cukup besar. DeMMAK sangat tegas menolak Otonomi Khusus dan tetap pertahankan kemerdekaan Papua sebagi jawabannya. Benny Wenda kemudian ditangkap dan dipenjarakan, namun tahun 2002, Ia berhasil kabur dari tahanan di Lapas Abepura. Ia turun ke Papua New Guinea (PNG) dan melanjutkan perjalanan hingga tiba di Inggris, di sana Ia mendapat suaka politik dari pemerintah UK. Dari situ, Benny mulai bergerak keliling dunia dengan kapanye Free West Papua hingga sekarang dengan terjadinya persatuan bangsa Papua tahun 2014 melalui Deklarasi Saralana di Port Vila Vanuatu, lahirnya ULMWP sangat berhasil mendapat dukungan internasional, hingga diumumkan UUDS dan Pemerintah Sementara West Papua.

Adanya Otonomi Khusus 2001, General Mathias sangat menolak. Mathias yang juga merupakan seorang Kepala Suku merasa bertanggungjawab atas hargadiri dan martabat bangsanya dan terus memperjuangkan kemerdekaan West Papua. Perjuangannya dari Wamena Ia lalui dengan berjalan kaki dari Lembah Baliem sampai ke Bewani, Vanimo, Papua New Guinea dengan cara bergerilya sepanjang Rimba Raya New Guinea (kini menjadi Markas Besar Panglima Komando West Papua Army).

Sepanjang itu, Mathias juga berdoa agar suatu waktu nanti, akan ada anak dan cucu Koteka akan berjuang melanjutkan posisi dan perjuangannya dengan gerakan-gerakan politik di pentas politik dan diplomasi global. Cita-cita itu tercapai sudah dengan pengutusan Benny Wenda ke Eropa.

Sampai dengan hari ini Jeneral Mathias memiliki tiga buah “noken” yang penuh dengan Surat-Surat dari para diplomat Papua Merdeka di luar negeri, antara lain dari Nicolaas Jouwe, Hendrick Jacob Prai dan Seth Jafeth Roemkorem (alm.). Menurutnya, 

Pascah gerakan politik West Papua antara lain: West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL), Parlemen Nasional West Papua (PNWP) dan Negara Republik Federal Papua Barat (NFRPB) bersatu pada 6 Desember 2014 dengan lahirnya ULMWP, selanjutnya gerakan bersenjata West Papua pun bersatu, diantaranya: Tentara Nasional Papua Barat (TNPB), Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB/TPN-OPM)/ Dewan Militer, Tentara Revolusi West Papua (TRWP) semua telah bersatu dalam West Papua Army (WPA) melalui Kongres Luar Biasa (KLB) I, 1 Mei 2019.
Tahun 2020, tepatnya 20 Oktober 2020, Dewan Legislatif ULMWP umumkan Undang-Undang Dasar dan 1 Desember 2020, Interim Presiden, Benny Wenda umumkan Pemerintah Sementar West Papua ––– Tanggal 1 Mei 2021, Interim Presiden umumkan 12 Kabinet Menterinya, dimana di waktu yang sama juga, Chief. General. Mathias Wenda diangkat sebagai Panglima Komando West Papua Army dan Gen. Goliath Tabuni sebagai Wakil Panglima, beserta 5 Kepala Staf.
______
Dalam ibadah peluncuran Buku Sejarah Perjuangan Revolusi itu, Chief. Gen. Mathias berpesan kepada Presiden Indonesia Joko Widodo bahwa, buku tersebut selanjutnya akan diserahkan kepada Presiden Sementara West Papua, Benny Wenda, untuk itu sebagai pertanggung jawaban atas masalah Papua yang tak kunjung belum selesai ini dapat segera diselesaikan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) oleh kedua Presiden demi menciptakan kehidupan, keadilan, kedamaian dan kemerdekaan yang abadi di bumi Papua.

Perjalanan perjuangan kemerdekaan West Papua untuk waktu yang panjang cukup lama telah Ia lalui, hingga kini tiba tahun 2021, Chief. Gen. Mathias Wenda telah memasuki usia ke-93 tahun (1928 —2021) dan Komando api revolusi tetap Ia pertahankan dan terus dikobarkan demi tercapainya cita-cita luhur kemerdekaan abadi bagi West Papua. (West Papua Army | WPA news)